Kamis, 24 Oktober 2014
Protap Riau.Com, Meranti– Permasalahan antara masyarakat dengan Pt.RAPP yang beroperasi di Pulau Padang Kec.Merbau kab.Meranti hingga saat ini belum juga berkesudahan. di perkirakan antara tahun 2011 hingga 2014 persoalan itu kini mulai mencuat lagi.
Sebut saja beberapa waktu yang lalu, Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, Pulau Padang Rabu (15/10) kemarin turun ke hutan dimana lokasi tempat perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melakukan pekerjaan/ beroperasi.
Rombongan masyarakat yang terdiri dari rombongan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Merbau, seluruh RT/RW Kelurahan Teluk Belitung, Tokoh masyarakat dan pemuda ini mendapat pengawalan ketat dari Polsek Kecamatan Merbau dan satuan Polres Kepulauan Meranti.
“Kami mendatangi lapangan untuk mengecek kondisi tapal batas antara Kelurahan Teluk Belitung dengan Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit, ini terkait persoalan bahwa wilayah Kelurahan Teluk Belitung sejak awal disampaikan tidak masuk dalam daerah perusahaan HTI.
Buktinya, Hamparan hutan yang dulu lebat, sekarang Ternyata telah terang benderang, “sudah macam padang jalak padang tekukur ratusan atau mungkin sudah ribuan hektar sudah habis di babat” “Tutur Ketua LAMR Kecamatan Merbau A. Gafar dengan wajah kesal”.
Menurutnya, Persoalan tapal batas di Kelurahan Teluk Belitung dan desa-desa lain yang ada di Pulau Padang menjadi bukti nyata bahwa pemetaan partisipatif yang dilaksanakan tahun 2012 tidak dilaksanakan dengan benar oleh PT. RAPP.
Pemetaan partisipatif yang digadang-gadang menjadi solusi terbaik dalam proses menyelesaiakan konflik Pulau Padang saat itu sebaliknya menimbulkan persoalan lain bagi masyarakat saat ini.”Tutup Ketua LAMR Kec.Merbau A.Gafar Mengakhiri”.
Di Tempat Terpisah, Pemetaan partisipatif yang diklaim menjadi dasar penetapan tata batas konsesi PT. RAPP di Pulau Padang jelas tidak menerapkan prinsip-prinsip pemetaan partisipatif yang sesuai, dan hanya berorientasi kepentingan perusahaan semata. “Ungkap Isnadi Esman Sekretaris Jendral Jatingan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)”.
Ia menilai, ini juga menjadi fakta kuat bahwa komitmen APRIL sebagai induk Perusahaan PT. RAPP, tentang pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management Policy (SFMP) yang mengedepankan prinsip FPIC dalam menyelesaikan konflik.
Ia Juga Menambahkan, Komitmen akan menerapkan pengelolaan praktik terbaik di bentang alam lahan gambut tidak lebih hanya akal-akalan untuk kepentingan pasar kertas dunia yang menuntut agar sumber bahan baku kertas haruslah bersih dari konflik dan pengrusakan hutan alam terutama diwilayah gambut. Tambahnya.
Semoga saja ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaiakan konflik-konflik agraria di Negeri ini nantinya.”Tutur Sekjen JMGR Isnadi Esman”.MengakhiriDefri
Comment