MUI Serta Pemerintah Baik MPR Mau Pun DPR Tidak Berhak Melarang Aksi Bela Islam

Kamis, 24 November 2016

Protap riau.com, Jakarta – Rabu 23/11/2017 Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara. Rapat kerja, Nasional MUI langsung di buka oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin. Serta, tampak Tokoh- tokoh dari berbagai kalangan ulama. Salah satunya, berdasarkan pantauan Wartawan Protap riau tampak hadir Tokoh dari Provinsi Riau yang juga Sekretaris Badan pengelola Masjid Istiqlal, H. Rusli Efendi.S.Pd,I.MH pada saat Pembuka’an.

Mentri Agama sampaikan bahwa MUI.”Jangan sampai kehilangan titahnya, di mana MUI harus lebih meningkatkan peran dalam melayani dan melindungi umat.”Tutur Menteri Agama”. Acara rakernas majelis ulama Indonesia, yang mana Rakernas berlangsung tiga hari dari tanggal 23- hingga 25 November.

Dalam rapat kerja Nasional MUI ini, di ikuti oleh Peserta Rakernas. Selain, dari unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat, juga hadir perwakilan Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan MUI Pusat serta perwakilan pengurus MUI Provinsi/Daerah se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas menyampaikan kepada Protap riau.com, Rabu(23/11) Bahwa sejumlah topik yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertujuan. antara lain mengenai konsolidasi organisasi, program dan mendiskusikan mengenai situasi perkembangan Indonesia dari segala sudut pandang dan aspek meliputi. Masalah keagamaan, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.

Sementara itu, Selama ini baik dari Daerah mau pun Pusat terus berkoordinasi dengannya. MUI mencermati, situasi dan ingin memberikan sikap terkait kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Sekaligus, juga ingin minta masukan dari MUI daerah terkait persoalan yang ada.”Ungkap Anwar”.

Acara rapat kerja nasional ini, dihadiri oleh Din Samsudin, dan ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli hasan, Ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh MUI. Bahwa, menjelang aksi bela Islam III Tanggal 02 Desember nanti sangat dihargai dan tidak perlu pesimis.

Karena, setiap pendapat warga dilindungi Undang- Undang, MUI dan Pemerintah baik MPR atau DPR tidak berhak melarang aksi bela Islam tersebut. Asal super damai dan tertib.”Ungkap Zulkifli Hasan”. (Rzl)