Kamis, 20 April 2017
PROTAP RIAU.com, Jakarta – Meningkatnya, sorotan pusat Tentang Provinsi Riau dalam setiap kebijakan anggaran. Baik, dari Pemerintah maupun Lembaga Legislatif dalam menetapkan anggaran APBD baik dari DPRD kabupaten dan kota seluruh Riau.
Khususnya, dalam hal ini DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (12/04/2017) Di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Sekretariat Dewan DPRD Indra Giri Hilir. Adakan, Bimbingan Teknis untuk semua Anggota DPRD Indra Giri Hilir di salah satu hotel berbintang di Jakarta.
Bimbingan teknis ini merupakan, Program tahunan yang dilakukan oleh DPRD Inhil dan berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inhil. Acara, diadakan di Jakarta. Agar, adanya Pemateri dari Nasional.
Menurut Sekretaris Dewan INHIL Fauzan Hamid, bahwa selama ini kebijakan dewan dalam kapasitas sebagai fungsi E -buggeting banyak yang menjadi sorotan dari publik dan perlu adanya bimbingan teknis dan pendidikan singkat dari pemateri yang kompeten.
Menurut Fauzan Hamid, ada 43 orang anggota DPRD Inhil semuanya ikut dalam BIMTEK dan 6 orang staff nya di setwan Inhil.
Sementara itu, dari BPK RI Rahmat Aulia sebagai pembicara mengingatkan dan mewarning, kepada Anggota DPRD Inhil agar extra hati -hati dalam menetapkan anggaran. Meskipun, fungsi dewan sebagai perumus anggaran dan ditetapkan.
Namun Sambung BPK RI Rahmat Aulia, masih banyak hal -hal yang merusak citra dewan itu sendiri dalam berbagai kebijakan. Baik, KUA PPAS ataupun anggaran APBD yang selalu di intervensi oleh oknum birokrat. Baik, kepala daerah ataupun dari luar pemerintahan.
Aulia menegaskan jangan takut untuk jujur dan transparan, serta berani bilang tidak dalam setiap kebijakan yang sudah menyimpang atau anggaran siluman. Baik, dari pihak swasta ataupun dari pemerintah.
Diakui Auditor Senior BPK RI ini, memang anggota dewan kerap sekali sebagai korban atas ulah dari bisikan, rayuan, dan kecerobohan sendiri. Dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Terutama, dalam rapat perumusan angggaran dan menetapkan anggaran.
Ia juga berpesan kepada Riau khusus nya DPRD INHIL, sudah saatnya Riau jauh dari isu yang Negatif. Baik kasus hukum korupsi Kepala Daerah atau oknum DPRD nya seperti, gratifikasi yang selalu jadi sorotan lembaga anti rasuah KPK, BPK , dan PPATK,
Auditor Senior BPK RI Rahmat Aulia ini juga berpesan, Mari tunjukkan kabupaten INHIL Dimulai dari lembaga legislatifnya bersih, jujur dan berani katakan tidak untuk suap dan korupsi.
Sementara itu, pemateri yang lain dari Pengadilan Tipikor juga memberikan pendidikan dan pencerahan kepada seluruh anggota DPRD Inhil di Jakarta. Dalam, mewujudkan DPRD Kabupaten INHIL bersih dan bebas dari KKN. (Koresponden- Rizal)
Comment