Jumat, 20 Juli 2018
Protap riau.com, Jakarta – Pelayanan Urusan administrasi di pemda bekasi melalui suku dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai warga sangat lamban. Berdasarkan pantauan wartawan protap riau.com, Rabu pagi (18/07/2018), dikantor disdukcapil Bekasi, banyak nya warga kecewa dan antrian panjang dalam pengurusan KTP,KK, dan pelayanan administrasi lainnya.
Salah seorang warga masyarakat IBU Yana, rela datang subuh hari untuk mendapatkan nomor antrian. Menurut ibu yana ,’’Ada yang datang datang dari tambun, cibitun, serang, cibarusah, cikarang bukan jarak yang dekat’’ bahkan .. dapat memakan waktu perjalanan satu sampai dua jam..
’’Sehingga, berangkat dari rumah menuju pemda bekasi disdukcapil ada yang berangkat pukul 4 ada yg berangkat pukul 5 untuk mendapatkan nomor antrian,’’tutur yana ke protapriau. Sementara kantor disdukcapil buka pintu pukul 7.30 wib.
Masyarakat banyak yang mengeluhkan layanan di disdukcapil karena banyak yang pulang tanpa membawa hasil yang diurus karena kehabisan nomor antrian, karena jumlah nomor antrian dibatasi.
Beberapa sumber dari masyarakat yang antri untuk mendapatkan nomor antrian mengatakan .’’membludaknya masyarakat ke disdukcapil karena ,’’di kecamatan tidak ada layanan atau offline. Ironis memang suatu alasan klasik dengan mengatakan offline.
Apakah Bupati Bekasi ,’’Neneng tidak melihat kondisi dilapangan padahal disdukcapil tidak jauh dari kantor Bupati.
Sementara itu, salah satu aktivis LBH Investigasi saat dijumpai dilokasi yang sama ,membenarkan fakta dilapangan yang ia lihat.” menurut Firmandyah, Bahwa ,’’Animo masyarakat bekasi sangat tinggi dalam kesadaran hukum melalui tertib administrasi, akan tetapi dalam pelayanan tertib administrasi tidak didukung pemkab bekasi.
Apakah ini, pembiaran atau kinerja jajaran dari pemkab bekasi tidak disiplin atau tidak dapat bekerja? Firman menambahkan ,’’ diharapkan kepada kepala disdukcapil segera berbenah atau melalui wewenang Bupati memerintahkan kepada bawahannya segera memperbaiki layanan kepada masyarakat.
Kalau tidak dapat bekerja dalam pelayanan masyarakat agar segera mengundurkan diri dan menyerahkan kepada yang dapat bekerja, saat diwawancarai awak media, Firmansyah,SH juga menuturkan hal yang serupa, sudah seharusnya dilaporkan ke Mentri Dalam Negri dan mengetahui setiap bawahannya atau kepala daerah yang tidak melayani warganya, dan tidak respon dalam urusan pelayanan masyarakat.
Maka, perlu ditindak tegas ini tugas kita memantau dan mengawasi sebagai warga,”Ujar firmansyah. (ReZa)
Comment