Rabu, 18 Oktober 2017
Protap riau.com, Inhil– Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan ekspose potensi kelapa secara kontinu.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang anggota tim Nawacita Presiden Jokowi, MX Sunarto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di salah satu hotel bebintang di Pekanbaru, akhir pekan kemarin.
Dengan maksud, agar potensi besar sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil tidak disia-siakan dan hilang begitu saja, karena termakan oleh waktu. Saat itu Bupati Inhil HM Wardan memaparkan secara detail tentang potensi kelapa yang ada.
Dari sekitar 400 ribu hektar perkebunan, 20 persen mengalami kerusakan. Sehingga perlu penanganan serius. Untuk itu Pemkab Inhil, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam menangani persolaan perkebunan kelapa rakyat tersebut.
Sedangkan Tim Nawacita Presiden Jokowi memberikan respons positif atas potensi yang dimiliki Kabupaten Inhil. Maka itu, tim Nawacita pun merekomendasikan beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemkan Inhil.
Di antaranya membuat grand desain pengembangan produk kelapa terpadu dengan pendampingan investor, menciptakan kawasan agro – wisata serta membentuk Focus Group Discussion (FGD) Nasional.
“Sampaikan surat kepada Kementerian terkait agar dapat menjadi perhatian. Tembuskan pula surat itu kepada Presiden agar tim Nawacita juga dapat memberikan masukan kepada Presiden” pesanya.
Selain menceritakan soal luas dan kerusakan areal perkebunan kelapa, Bupati juga menjelaskan persoalan harga yang berfluktuatif. Sehingga dipandang perlu, pemerintah Pusat merumuskan regulasi untuk melakukan standardisasi harga jual kelapa.
“Semoga harapan ini bisa dapat terwujud guna mengatasi beberapa kendala yang tidak dapat diatasi Pemerintah Kabupaten Inhil,” tukas Bupati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil H Said Syarifuddin menyebutkan, keperluan Inhil bukan hanya sebatas kebutuhan akan pengembangan potensi sektoral. Namun juga, memerlukan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, dermaga serta sarana dan prasarana publik yamh bersifat fisik.
Pembangunan jalan, jembatan dan dermaga tentunya bertujuan untuk menunjang bidang transportasi. Serta meningkatkan konektifitas antar wilayah dalam Kabupaten Inhil yang memiliki jarak tempuh relatif jauh. Ini juga menjadi kebutuhan utama masyarakat Inhil.
“Kami punya bandara. Rehabilitasi landasan pacunya juga perlu untuk dilakukan guna mengoptimalkan pengoperasian Bandara,” tegasnya.
Begitu pula dengan pelaksanaan proyek nasional, pembangunan pelabuhan Samudera yang saat ini belum bisa difungsikan karena akses menuju pelabuhan masih terkendala oleh pembangunan jembatan penghubung. Jika pelabuhan Samudera dapat difungsikan, maka hal ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya Inhil.(Advertorial kab.Inhil/shaleh/rp)
Comment