Selasa, 26 September 2017
Protap riau.com, Kab.Meranti – Setelah, disahkannya APBD P 2017 dan TAPD senilai Rp. 1.089 Trilyun lebih oleh DPRD kep.Meranti. Namun, tidak menganggarkan sama sekali Honorarium Sekolah dibawah Kemenag. Maka, sangat terindikasi, langkah tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan Negeri yang kita cintai ini.”Ketus Ketua Laskar Muda Melayu Riau ( LMMR ) Jefrizal ketika berbincang dengan Protap riau.com Di Pekanbaru, Selasa(26/9) Baik, matinya sekolah-sekolah agama. Hingga, terzalimi akan nasib Guru Honorer kemenag lebih kurang berjumlah 4000 orang tersebut.
Jefrizal menuding, Hal ini menjadi insiden sepanjang sejarah. Betapa, Kinerja pemda dan anggota legislatif sangat tidak pro rakyat dan jauh dari nilai-nilai agamis.
Betapa tidak, ketika Sekolah Agama di kep.Meranti harus di tutup. Semua, guru-guru agama lebih memilih kerja lain dari pada harus mendidik generasi Muda bermental relegi. Agar, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”ketus Ketua Laskar Muda Melayu Riau ( LMMR ) Jefrizal. 
Ia Mempersalahkan, Akhirnya kita sangat tidak sepakat alasan Ketua dewan Kep.Meranti maupun Bupati kep.meranti. Bahwa, dengan dasar kekosongan anggaran. Itu bukan tanggung jawab mereka, apalagi membahasakan sampai ada benturan Aturan. Ini sangat tidak objektif, tidak manusiawi serta tidak Pro rakyat sama sekali. Ini adalah penindasan, ini adalah pelecehan bahkan ini adalah penzaliman terhadap hak-hak rakyat. Honorer, juga masyarakat kep.meranti, berhak mendapatkan sesuai profesi mereka.
Dengan mimik wajah sedikit tampak memerah jefrizal berujar, Meski hingga hari ini, genap setahun kerja mereka tanpa gaji, dengan berbagai kejadian buruk menghampiri. Malah, selaku dewan yang seharusnya Sebagai Kontroling pemerintah. Aspiratif dan bajating terkesan konspirasi busuk bersama perangkat lainnya agar penindasan demi penindasan terus terjadi, kami sangat mengutuk langkah pemda kep.meranti yang tidak pro rakyat sama sekali, kami mengecam keputusan Wakil rakyat kami yang berkonspirasi atas penindasan. 
Ia sangat menyayangkan, Sebagai kaum muda Tanah jantan, Tercatat dalam sejarah terlahir di negeri tersebut. Tidak, akan pernah melupakan insiden terburuk ini. Kita, akan melakukan sweping di Jakarta. Lakukan aksi di gedung Istana merdeka, di perkantoran Kejagung dan KPK RI, atas berbagai persoalan yang terjadi. Hingga, prilaku penindasan oleh Pemda dan Wakil rakyat Kep.Meranti.
Secara amanah undang-undang selalu kita sampaikan, Tidak ada benturan sama sekali penganggaran Hibah Pemda ke Hibah kemenag. Sebagai, langkah bantuan meringankan beban para honorer kemenag tersebut. Ditambah, APBD P sangat dianjurkan apabila terdapat keadaan darurat pengalokasian.”kata Jefrizal. lagi
Namun hal ini, hanya terkesan di skenario oleh pihak pemda dan dewan. Agar, kehilangan regulasi tersebut, lebih-lebih menyangkut hak ribuan para pendidik anak negeri Kep.Meranti.”Ucapnya.
Jefrizal berharap, persoalan ini segera di cari solusi oleh Gubenur Riau dan Oleh Pihak Pusat. Agar, persoalan ini jangan pernah terulang lagi.
Gubernur Riau diharapkan, mengintruksikan Bawahannya. Agar, bisa memberikan Hak-hak rakyat Kep.Meranti yang sampai hari ini genap setahun tidak terealisasi. Karena, pemda Kep.Meranti sudah tidak lagi layak untuk diminta solusi.”Kata jefrizal. 
Ia juga mengatakan, Beberapa kali kami ikut melakukan hearing, aksi dan sebagainya. Agar, persoalan ini menjadi persoalan serius. Namun, hanya janji-janji basi hingga hari ini tanpa pembuktian sama sekali. Kita, sudah surati di gedung kepresidenan atas kronogis penzaliman tersebut.
Untuk itu, sebelum aksi dan hearing kami lakukan. Kami berharap, Gubenur Riau ambil alih atas hak-hak honorer kemenag terebut. Karena, ini menyangkut Masa depan Anak negeri. Kelayakan, hidup para guru honorer dan Kondisifitas Negeri yang agamis dan berkebudayaan.”Tutup Ketua Laskar Muda Melayu Riau ( LMMR ) Jefrizal Riau. (Dien Puga)
Comment