Foto Sekda H.Bustami HY Saat Mengikuti Rapat Korsup KPK Secara Virtual.Selasa 23 Februari 2021.
BENGKALIS, Protap Riau Com.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis H Bustami HY Ikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi terkait manejemen aset dan pajak daerah secara virtual, Selasa (23/02/2021), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bengkalis.
Turut mendampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkalis Supardi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkalis Aulia, Kepala Bidang Penerimaan dan Pembukuan Bapenda Bengkalis Jumiharto, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Bengkalis Syahruddin, Kepala Bidang Aset BPKAD Bengkalis Indra dan Plt. Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Aset BPKAD Bengkalis Jefrizal.
Rapat Korsup BPK tersebut dibuka langsung oleh Plh Sekda Riau Masrul Kasmy diikuti oleh Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan personil Satuan Tugas (Satgas) I Wilayah Riau, Arif Nurcahyo selaku Kasatgas, Iwan Lesmana dan Meri Putri.
Sekda Riau Masrul Kasmy mengapresiasi Korsup KPK yang dilaksanakan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan Pengelolaan Aset Daerah secara baik dan benar serta meminimalisir piutang pajak daerah.
“Untuk Provinsi Riau telah dilakukan berbagai terobosan-terobosan mulai dari penertiban aset terutama aset tanah yang tidak bersertifikat, balik nama kendaraan non BM dan rutinitas pembayaran pajak secara online kami harapkan untuk Kabupaten/Kota juga dapat melakukan hal serupa guna memperbaiki tata kelola aset dan pendapatan daerah,” jelas Masrul.
Sementara Kasatgas I Wilayah Riau Arif Nurcahyo menjelaskan tentang 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegritas di Pemerintahan Daerah. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, layanan perizinan, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, optimalisasi PAD dan manajemen ASN.
Dengan fokus penyelamatan meliputi program sertifikasi aset (Penganggaran, pengamanan dan percepatan sertifikasi), penyelesaian aset bermasalah, penerbitan PSU, optimalisasi pemanfaatan aset, penyelesaian piutang pajak dan inovasi peningkatan pajak daerah.
“Untuk itu, melalui korsup ini kami harapkan kerjasama Pemerintah Daerah dalam membantu tugas dan fungsi BPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di pemerintahan,” pungkas Arif.
Sementara Sekda Bengkalis H Bustami HY menyatakan dukungannya kepada upaya Korsup KPK karena ada fokus area yang berurusan dengan tugas pihaknya. “Kami siap mendukung. Secara umum, kaitannya dengan Korsup KPK, tugas utama BPKP lebih banyak ke pencegahan, termasuk juga membantu mengungkap beberapa kasus. Terkait pencegahan, semua bidang yang ada di kami terlibat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan,” katanya. (Rh.Str).
Comment