SELASA 12 JULI 2022.
Foto : Saat Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Bengkalis, Protap Riau Com.
Menindaklanjuti penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 oleh Bupati, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna, Senin (11/07/2022).
Dalam rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Syahrial tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni hadir bersama Ketua DPRD H. Khairul Umam.
Terkait Ranperda, Fraksi PKS menunjuk juru bicara Sanusi untuk menyampaikan pandangan umumnya, dalam hal ini Fraksi PKS secara prinsip menerima dan menyambut baik Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang telah diajukan.
“Kami berharap Ranperda ini segera disahkan menjadi peraturan daerah agar dapat menjadi dasar hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepannya,” ujar Sanusi.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar melalui Ruby Handoko menyampaikan bahwa segala pencapaian seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan daerah ke-dua se-Indonesia realisasi pendapatan daerah, penghargaan terbaik kinerja penyaluran DAK se-Provinsi Riau serta penghargaan lainnya membuktikan bahwa pemerintah Kab. Bengkalis nyata melakukan perbaikan-perbaikan membangun daerah ini.
“Maka dari itu penguatan SDM dari pelaksana teknis sangat penting, agar pemahaman baik regulasi maupun lapangan dapat melakukan penyesuaian tanpa hambatan sehingga terhindar dari kendala-kendala yang tidak kita inginkan,” tegas Fraksi Golkar.
Fraksi PDI-P oleh Horas Sitorus menyoroti serta mengharapkan peningkatan PAD dengan terus melakukan terobosan serta menggenjot sektor-sektor tertentu yang sangat potensial. Kemudian, mengoptimalisasi kembali BUMD yang dapat menjadi payung penggerak utama usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf jual dan ekonomi kemasyarakatan serta peningkat PAD.
Rianto mewakili Fraksi PAN meminta kepada Bupati Bengkalis untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diwakili oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) terkait anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini sudah mencapai harga yang tidak manusiawi yang menyentuh harga Rp. 400,- di level petani. Hal ini memberatkan bagi petani mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Bengkalis adalah petani kelapa sawit.
Fraksi Gerindra disampaikan oleh Andi Fahlevi memandang perlu memberikan masukan atau catatan penting kepada jajaran pemerintah supaya lebih mengedepankan efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Berkenaan dengan belanja daerah sebagaimana yang telah disampaikan, Menurut Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat melalui juru bicara Sugianto secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik dengan serapan anggaran yang maksimal.
“Masih rendahnya belanja modal harus menjadi perhatian bersama, hal ini bertujuan agar perputaran uang di tengah-tengah masyarakat dapat lebih optimal dan memberikan Multiflyer Effect pada perekonomian masyarakat dan daerah,” jelasnya.
Terakhir, Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia oleh Laurensius Tampubolon mengucapkan selamat atas semua prestasi telah Pemerintah Kabupaten Bengkalis raih, yang merupakan hasil dari kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta kerja berkualitas dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Comment