Foto : Kadisdik Hj.Kholijah.” Insyaallah 2022 Ini di Kabupaten Bengkalis Akan Membuat TKB dibeberapa Kecamatan”.
PEKANBARU, Protap Riau Com.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Kholijah didampingi Kabid Pembinaan Ketenagaan Suwanto serta Kabid PAUD Akna Juita Rabu (2/3) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang rapat Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Terkait pembahasan hasil verifikasi faktual Guru Bantu Daerah (GBD) Provinsi tahun 2022 serta pembahasan kebijakan penanganan anak tidak sekolah, melalui pelaksanaan sekolah terbuka dan PKBM.”Berdasarkan hasil rakor yang dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2021 lalu.”Maka disdik Provinsi langsung bergerak cepat membentuk tim verifikasi yang bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi.”Dan telah rampung melakukan verifikasi faktual untuk seluruh Guru Bantu Daerah (GBD).
Kemudian hasil verifikasi faktual dilapangan adanya ketidak sesuaian data dengan data GBD awal ya itu pada tahun 2016.”Sehingga banyak ditemukan data GBP yang tidak memenuhi syarat, serta sisipan.
Terkait hal tersebut, Kepala dinas pendidikan Provinsi Riau, Kamsol mengungkapkan, bahwa guru bantu adalah guru bantu non ASN, yang di rekrut Pemerintah Provinsi melalui seleksi pada tahun 2005 hingga 2007, hal ini dijelaskan dalam Pergub No.8 Tahun 2017.”Dalam penyampaian hasil Verifikasi di Kabupaten Bengkalis juga ditemukan data GBD yang tidak memenuhi syarat dan sisipan dalam rangka menertibkan administrasi.”kata Kamsol.
Lanjut.”Disdik dan BPKAD Provinsi hanya akan memberikan pembayaran gaji khusus GBD yang memenuhi syarat yang sudah terverifikasi. Sedangkan guru bantu yang tidak memenuhi syarat dan sisipan akan di kembalikan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota masing- masing. “Ditambahkanya.”Bagi GBP yang sudah melakukan verifikasi dan memenuhi syarat untuk pembayaran gaji akan di usahakan secepatnya, Insyaallah sebelum bulan puasa gaji guru bantu Provinsi akan di cairkan selama 3 bulan,”ucap Kamsol.
Kemudian di lanjutkan pembahasan tentang penangan anak tidak sekolah yang menjadi perhatian khusus bapak gubernur, dikarenakan rendahnya angka partisipasi sekolah di Provinsi.”Ini salah satu upaya untuk mengatasi dengan membuat program sekolah terbuka dan PKBM.”Kemudian rendahnya angka partisipasi sekolah disebabkan oleh beberapa hambatan.”Seperti geografis, ekonomi sosial dan kesenjangan. “Kemudian ketersediaan SMP dan SMA di beberapa Kabupaten/ Kota sudah di memulai programnya.
Untuk menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hj.Kholijah mengungkapkan “Insyaallah tahun 2022 ini Kabupaten Bengkalis akan membuat TKB dibeberapa Kecamatan, kita langsung akan berkoordinasi dengan disdik dan BPKAD Provinsi untuk melakukan persiapan perencanaan dan anggaran untuk pembuatan TKB.”jelas Kepala Disdik Bengkalis Kholijah.
Comment