Foto Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Saat Monitor Ke UPT Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau.
Mandau, Protap Riau Com.
Menindaklanjuti rapat lintas komisi terkait penanganan TPA Sampah di Kecamatan Mandau dan Pinggir, Komisi II dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis langsung melakukan Monitoring ke lapangan, pada Selasa (08/02/2022).
Di depan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis Ana dan Ka. UPT Pengelolaan sampah Kecamatan Mandau Syafrudin, wakil ketua I Syahrial mengutarakan bahwa TPA ini sudah menjadi perbincangan lama di DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Untuk itu harus bersama-sama dicari cara bagaimana pengelolaan serta antisipasi terhadap penambahan sampah rumah tangga yang makin meningkat setiap harinya.
“Kita minta UPT ini untuk bekerjasama dengan BPKAD mengantisipasi bagaimana penyediaan lahan baru untuk TPA tersebut, untuk di daerah Rupat jika persoalan sampah tidak diantisipasi dari sekarang pasti akan meluap karena daerah pulau, mumpung lahan sudah ada perlu dukungan dari dinas PU selain untuk TPA juga membantu masyarakat perkebunan,” terangnya.
lanjut Syahrial, “Kemudian yang berkaitan dengan peralatan Sarpras ini kita liat sendiri keadaan mobil yang sudah menghawatirkan, sehingga perlu ada pembahasan di DPRD dan TAPD bagaimana ini menjadi prioritas dalam RKPD kedepan untuk tahun 2023,” ungkapnya.
Ana DLH menjelaskan di daerah Bathin Solapan ada tanah pemerintah lebih dari 5 hektar yang bisa diupayakan untuk diusulkan melalui dana APBN dan APBD, sedangkan untuk di Rupat dan Rupat Utara tanah untuk TPA sudah ditelusuri dan sudah ada petanya serta surat tanahnya, DLH juga menyurati Dinas PUPR untuk diminta bantu jalan masuk di Jalan Mesjid.
Selanjutnya Ana menjabarkan Rencana merelokasi TPA Bathin Solapan, saran dari anggota dewan satu alternatifnya yaitu pinjam pakai milik PHR, prosesnya nanti akan berkoordinasi dengan bagian terkait.
Kemudian dari Komisi II Hendri mengatakan, “Keluhan dari UPT DLH bahwa TPA kita yang ada di Bathin Solapan itu sudah penuh jadi kita carikan solusinya, ada di daerah Pematang Pudu eks Profit Caltex itu yang kita serahkan ke Dinas DLH untuk disampaikan kepada bupati dan dipinjam pakaikan dengan pihak PHL sekitar 8 hektar lebih,” jelasnya.
“Pilihan selanjutnya ada lahan milik Pemda di daerah Belading sekitar 5 hektar, jadi semuanya tergantung pemerintah dan kita hanya memberikan alternatif yang mana sebaiknya dipakai oleh pemerintah untuk menampung sampah berikutnya, kalau di Belading saya khawatir ada penolakan dari masyarakat,” tutup Hendri.
Comment