Kamis, 06 Juli 2017
Protap riau.com, RENGAT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dari Fraksi Partai Demokrat Adila Ansori, mengaku telah mengembalikan Mobil Dinas (Mobdin) nya ke Sekretariat Dewan (Sekwan) Inhu pada senin (3/7) kemarin karena dirinya ingin taat aturan.
Pengembalian Mobdin Pimpinan DPRD Inhu ini, sehubungan karena adanya temuan BPK tentang Dana operasional pimpinan Dewan.
Berdasarkan LHP dari BPK Perwakilan Riau, diduga dana operasional atau uang minyak. Untuk, Mobdin sejak tahun 2016 silam menjadi temuan BPK.
“Patuh pada peraturan dan UU yang berlaku, juga agar sebagai contoh bagi Anggota DPRD yang lainnya saya mengembalikan mobil dinas ke Sekwan.”Kata Adila Ansori, saat ditemui Protap riau.com di kediamannya pada hari Selasa (4/7).
“Kita sudah, mengembalikan mobdin yang selama ini kita gunakan dan Benar, kemarin (senin) mobil dinas yang selama ini dipakai untuk keperluan dinas sudah saya dikembalikan melalui Sekwan. Pengembalian, mobil dinas ini karena adanya temuan biaya operasional.”Ujarnya menjelaskan lagi.
Dikatakannya, yang mengherankan, tidak tahu bagaimana ceritanya tahu-tahu operasional Mobdin yang kita gunakan bisa menjadi temuan BPK dan selama ini tidak pernah dapat atau menerima LHP dari BPK.
“Tiba-tiba saja ada temuan operasional berdasarkan LHP BPK tahun 2016, sedangkan kita hingga kini tidak pernah terima LHP BPK, jadi tidak tahu berapa nilai temuan BPK.”Ujarnya.
Dirinya mengetahui, bahwa dana operasional Mobdin jadi temuan BPK dari salah seorang staf di DPRD Inhu, bukan dari Ketua DPRD atau Inspektorat maupun dari Sekwan.
“Karena kita taat pada peraturan dan UU maka Mobdin tersebut sudah kita kembalikan, dan sekarang kita sedang fokus pengembalian dana operasional Mobdin yang menjadi temuan BPK.”Ujarnya.
Dirinya mempertanyakan, apakah biaya operasional Mobdin Pimpinan DPRD Inhu yang lainnya juga menjadi temuan BPK. Kalau mereka tidak, mengapa hanya saya saja, sementara dana untuk operasional kita sama. “Terangnya.
Sementara itu, Plt Inspektorat Inhu Boyke Sitinjak.SE.M.Si, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya temuan BPK terkait biaya operasional mobil dinas di DPRD Inhu.
Sementara itu, Plt Sekda Inhu Ir.H.Hendizal.M.Si berharap, agar yang menjadi temuan BPK segera diselesaikan, dan dirinya juga membenarkan bahwa mobil dinas Wakil Ketua II DPRD Inhu atas nama Adila Ansori sudah dikembalikan ke bagian aset Pemkab Inhu dan sekarang sedang ditangani oleh Inspektorat Inhu. “Singkatnya. (Kdy).
Comment