Rabu, 05 Maret 2025
Protapriau.com, Lampung Selatan – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengungkapkan, dampak dari efisiensi anggaran dengan dilakukannya pemangkasan pendapatan berasal dari dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum), APBD Lampung Selatan 2025 berkurang hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp53 M dari pagu awal.
Hal tersebut merupakan implikasi dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bahkan, terus Bupati Egi, imbas dari efisiensi anggaran tersebut, berefek luas terhadap penerimaan DAK infrastruktur Lampung Selatan pada tahun anggaran 2025. Namun demikian, Bupati Eggy mengaku tetap optimis bahwa minusnya penerimaan DAK infrastruktur tersebut dapat diminimalisir dengan refocussing anggaran.
Dimana refocussing tersebut dilakukan atas result penyisiran efisiensi anggaran yang sedang dilakukan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sesuai dengan SE Mendagri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian anggaran dan efisiensi APBN dan APBD 2025.
“Lampung Selatan, informasinya kemarin dari TAPD sudah ada angka efisiensinya. Nilainya kurang lebih hampir Rp53 M. Untuk fokusnya, untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) dari infrastruktur ada beberapa yang kena (Efisiensi).
Tapi kami (Pemkab) juga (Sedang) melakukan beberapa penyisiran anggaran guna efisiensi untuk mencari format terbaik, sehingga kita bisa mengembalikan (Kegiatan Infrastruktur) itu,” ujar Bupati Eggy kepada wartawan seusai memberikan pidato sambutan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu 5 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eggy juga menyatakan ada 4 bidang prioritas utama dalam 100 hari pertama kerja Eggy-Syaiful. Empat bidang tersebut yakni, infrastruktur jalan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan masyarakat, bidang pendidikan yang meliputi infrastruktur dan terkait adanya laporan pungli serta tata kelola organisasi OPD.
“Ya 100 hari kerja, kedepan kita akan utamakan infrastruktur untuk jalan, menjadi lebih baik dan mulus. Terutama jalan-jalan yang tidak tersentuh (Perbaikan) kurang lebih 10 tahun kita prioritaskan. Kedua, tentu optimalisasi pelayanan administrasi masyarakat. Ngurus KTP cukup di kecamatan. Jadi KTP-nya, tunggu jadi apa tunggu di rumah opsinya. Masyarakat kita minimalisir gak perlu datang ke kantor kecamatan lebih dari satu kali. Jadi biar menghemat juga,” imbuh Ketua HIPMI Provinsi Jabar ini.
“Kemudian dari sisi pendidikan, ini juga kita prioritaskan untuk perbaikan infrastruktur dan juga ada beberapa aduan-aduan terkait dengan pungli-pungli iuran, dan saya juga sudah kontak dan instruksikan Kadisdik untuk ditindak tegas. Dan kedepan juga, tata kelola organisasi di OPD masih kita rapikan,” tukas dia.
Terkait dengan pariwisata, suami dari Zita Anjani ini mengungkapkan adanya fakta jika Lamsel belum memiliki rencana induk (Master plan) terkait dengan tata ruang yang terintegrasi. Menurut bupati Eggy, dia bersama dengan tim saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan utama pengembangan pariwisata tersebut dengan target bakal rampung hingga 2-3 bulan kedepan.
“Pertama pariwisata ini terkait dengan tata ruang, master plan wilayah kabupaten Lampung Selatan masih dirancang, digodok.
Karena selama ini Lampung Selatan belum punya master plan yang terintegrasi. Ini saya sedang godok dengan tim. Dan Insyaallah mungkin kurun waktu 2-3 bulan sudah beres. Sehingga kita sudah punya blue print (Rencana Kerja Komprehensif) terkait dengan tata ruang wilayah optimalisasi kewilayahan yang ada di Lampung Selatan,” pungkasnya.
(Rz)
