by

14 Kasus Permasalahan Hubungan Industrial Terjadi Pada Tahun 2019 Di Kab. Inhu

Jumat, 07 Februari 2020

Protap Riau.Com, RENGAT – Dari 14 Permasalahan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten Inhu pada Tahun 2019, dua belas diantara nya sudah Klier atau sudah di selesai kan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.

“14 laporan, terkait permasalahan hubungan industrial dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Sebanyak, tujuh kasus yang ditangani merupakan persoalan di sektor perkebunan . Sementara sisanya merupakan persoalan dari sektor jasa. ” Sebut Plt UPT Pengawas Wilayah IV Disnakertrans Inhu, Asra Mohammad Diah S.Com melalui pengawas tenaga kerja, Mery, kamis (06/2) di pematang Reba

Dikatakan, bahwa 12 dari 14 kasus yang mereka terima sudah terselesaikan hingga tahap rekomendasi. “Dua lagi masih dalam prosres,” kata Mery ketika ditemui di kantornya, Kamis (6/2/2020).

Mery menjelaskan, kasus yang mereka tangani didominasi oleh persoalan di sektor perkebunan, yakni sebanyak tujuh kasus. Umumnya persoalan yang dilaporkan seputar upah yang tidak layak dan sikap perusahaan yang menghalang-halangi buruh untuk berserikat. Untuk itu kita sudah menindaklanjuti seluruh laporan tersebut dan sudah terselesaikan. Papar nya.

Keterangan Photo Wiston Pandiangan ketua Federasi H -KSBSI Kabupaten Inhu.

Terpisah, Ketua Federasi Hukatan KSBSI Kabupaten Inhu Wiston Pandiangan dikonfirmasi terkait penanganan perkara yang dilaporkan ke UPT Pengawas Wilayah IV. pihaknya sebagai serikat mengapresiasi kinerja pengawas tenaga kerja di Kabupaten Inhu. Namun Wiston berharap ketegasan dari pengawas dalam menuntaskan persoalan tenaga kerja meminta terus dilakukan perhatian khusus.

“Kami mengapresiasi UPT Pengawas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Inhu, karena sudah bisa mendata sejak dini permasalahan-permasalahan yang ada di sektor perkebunan, hanya saja saya minta ketegasan dari pengawasan,” ujar Wiston.

Menurut Wiston sering kali perusahaan perkebunan alergi dengan serikat. “Dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur soal kebebasan berserikat,” kata Wiston.

Bahkan tidak sedikit dari Buruh karyawan yang menyampaikan ke pihak serikat bahwa perusahaan juga sering melakukan intimidasi terhadap anggota serikat buruh. “Intimidasi itu kita alami sendiri lho, contohnya seorang pemanen dimutasi oleh perusahaan. Pertanyaannya apa urgensinya pemanen dimutasi,” kata Wiston. Tindakan perusahaan itu dinilai mengintimidasi anggota serikat pekerja. Oleh karena itu Wiston berharap Disnakertrans bisa bertindak tegas terhadap intimidasi pihak perusahaan. “Kita minta Disnakertrans tegas, kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah,” kata Wiston.

Kepada pihak perusahaan perkebunan, Wiston berharap agar perusahaan menjadikan tenaga kerja sebagai aset berharga, Selain itu ia berharap perusahaan hendaknya menjadikan serikat sebagai mitra kerja. (Kdy)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed